Beranda > Journal, STAN > PSAP-UMKM (PKN STAN Sentra Akuntansi dan Pajak UMKM)

PSAP-UMKM (PKN STAN Sentra Akuntansi dan Pajak UMKM)

Dokumen pdf: PKN STAN Sentra Akuntansi dan Pajak UMKM.pdf

Pendahuluan:

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha ini merakyat dan menyentuh aspek kehidupan dasar masyarakat. Dengan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusinya yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB, membuat eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia (Penelitian Pengembangan BI, 2012). Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa pada tahun 2015, sejumlah 55,2 juta usaha kecil-menengah telah memberikan kontribusi PDB sebesar 57,9 persen dan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebesar 97,2 persen.

Di banyak negara, UKM juga memberikan kontribusi yang sama besarnya seperti yang terdapat di Indonesia. Sebagai perbandingan, lebih dari 96 persen perusahaan di ASEAN adalah UMKM dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 30-50%. Tercatat jumlah UKM di negara maju rata-rata mencapai 90% dari total seluruh unit usaha, dan menyerap 2/3 tenaga kerja dari jumlah pengangguran yang ada (Baas dan Schrooten, 2006). Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan 95% sektor usahanya merupakan UMKM. Sektor ini setiap tahunnya rata-rata memberikan kontribusi sebesar 35% terhadap produk domestik bruto, serta mampu mengurangi sebanyak 50% tingkat pengangguran di negara tersebut (Zimele, 2009).

Potensi dan kontribusi yang besar ini dihadapkan dengan berbagai kendala yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dinyatakan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, yang menyatakan bahwa akses terhadap modal kerja atau kredit usaha, hak kekayaan intelektual, deregulasi, fasilitas ekspor, manajemen usaha dan administrasi, serta kontinuitas pasokan bahan baku, masih terbatas. Akuntansi merupakan salah satu bagian penting dari manajemen usaha dan administrasi. Untuk menjadi sebuah unit usaha yang mumpuni, tentunya sebuah unit bisnis harus dapat menentukan teknik pencatatannya. Politeknik Keuangan Negara STAN hadir sebagai sebuah institusi pendidikan vokasi yang bergerak di bidang akuntansi dan perpajakan, hendaknya dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi UMKM untuk menerapkan standar akuntansi dan perpajakannya. Akuntansi bagi UMKM membutuhkan perhatian yang penting dan layak menjadi pusat perhatian pemerintah, sebagai salah satu upaya untuk menimbulkan prudent, serta meningkatkan kemandirian pengelolaan sumber daya ekonomi lokal untuk berekspansi ke tingkat interlokal/luas.

Secara luas, kini Masyarakat Ekonomi ASEAN telah menjadi realita pasar yang harus dihadapi bersama, di mana UMKM berada sebagai salah satu komponen di dalamnya. Dalam seminar “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Koperasi Menuju Kedaulatan Pangan dan Menyambut MEA 2015” di Graha Sawala Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Deputi V Menteri Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawady mengatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi membutuhkan penguatan kelembagaan agar mampu bersaing secara global terutama memasuki MEA. Pembinaan terhadap sektor koperasi dan UMKM diperlukan sehingga apabila usaha ini akan berekspansi masuk ke publik, mereka tidak akan mengalami kendala baik segi pengawasan, pembukuan, akuntabilitas dan perizinannya. Akuntansi merupakan salah satu masalah yang perlu dibenahi. Basis kelembagaan yang kuat dan terpercaya diperlukan bagi koperasi dan UMKM untuk dapat memasuki pasar asing di negara-negara ASEAN. Kelembagaan yang kuat dan terpercaya ini akan menimbulkan prudent bagi bagi UMKM ke publik.

Akuntansi itu sendiri dapat menjadi bagian dari ekosistem atau iklim yang kondusif untuk mendorong koperasi dan UMKM semakin tumbuh, di samping aspek perizinan dan keberhasilan material bisnis itu sendiri. Upaya terkait telah dilakukan oleh Kemenko Perekonomian, bekerja sama dengan Bank Indonesia dengan menyediakan ekosistem mulai pelatihan lembaga keuangan, akuntansi dan menyediakan pembiayaan murah dan mudah. Hal ini dilatarbelakangi oleh diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, di mana kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma yang cukup mendasar karena Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan bantuan keuangan atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), sehingga peranannya dalam pengembangan UMKM berubah menjadi tidak langsung.

Perubahan yang ditekankan oleh UU Nomor 3 Tahun 2004 berkaitan dengan pergeseran pendekatan peran BI kada UMKM, dari development role menjadi promotional role. Pendekatan yang memberikan subsidi kredit dan bunga murah sudah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitikberatkan pada berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan pelatihan, dengan tujuan: (a) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong Bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM; (b) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Lembaga Penyedia Jasa (Business Development Service Provider) agar mampu memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan dan menjadi mitra Bank dalam upaya pengembangan UMKM melalui penyaluran dana dari bank atau lembaga keuangan kepada UMKM.

Ekosistem UMKM yang kuat juga didukung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dengan membuat regulasi yang mendorong kemudahan berwirausaha. Berkaitan dengan pembinaan akuntansi bagi UMKM yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia Cirebon (http://bisnis.fajarnews.com) terhadap 30 UMKM di wilayah Cirebon dan sekitarnya, menunjukkan bahwa institusi sekelas bank sentral pun telah berkontribusi dalam pembinaan UMKM, padahal visi bank sentral tidak berkaitan langsung dengan akuntansi dan pajak UMKM. Peranannya terjun untuk membina UMKM hanya karena tugasnya dalam meningkatkan pengetahuan dan keampuan sehingga kredit UMKM nejadi efektif.

Selain bekerja sama dengan BI, Kemenko Prekonomian bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga dapat menggali sebanyak mungkin potensi untuk UMKM. Selain itu, pemerintah juga menggandeng berbagai universitas untuk memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha. Untuk itu, sinergitas antar pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menyiapkan koperasi dan UMKM dengan dasar kelembagaan yang kuat. Di sinilah peluang bagi Politeknik Keuangan Negara STAN untuk ikut serta dalam meningkatkan iklim dan ekosistem bagi prudent-nya UMKM, terutama dalam hal akuntansi dan pajak. Undang-Undang Bank Sentral yang telah membatasi peranan BI dalam menyikapi UMKM dapat menjadi peluang bagi Politeknik Keuangan Negara STAN untuk memberikan bimbingan teknis bagi UMKM, mengingat bahwa wewenang Bank Indonesia terbatas pada hal-hal tertentu saja, tidak dapat secara intensif melakukan pembinaan teknis berkaitan dengan akuntansi dan pajak.

Di samping akan menimbulkan prudent kepada pihak eksternal, salah satu micro-benefit penggunaan akuntansi yang memadai adalah kemudahan akses kepada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2016 ditargetkan penyalurannya oleh pemerintah sebesar Rp120 triliun (https://bisnis.tempo.co). Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala akses terhadap perbankan untuk mendapatkan pembiayaaan (Osa di dalam Rudiantoro dan Sylvia, 2010). Namun realisasi KUR tersebut pada tahun 2015 masih jauh dari target Rp 30 triliun yakni hanya terealisasi sebesar 75,8%. Penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut adalah karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit. Mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait kondisi UMKM. Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya (Baas dan Schrooten, 2006).

Dengan akuntansi yang memadai, maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, seperti pembuatan laporan keuangan (Warsono, 2009). Hal ini sejalan dengan tujuan laporan keuangan, implementasi praktik akuntansi yang baik akan menambah nilai informasi serta memegang peran penting dalam proses pengambilan keputusan (Suhairi, 2006). Pada kenyataannya, banyak UMKM yang belum menyelenggarakan praktik akuntansi, terlebih lagi yang telah menggunakan informasi akuntansi secara maksimal dalam pengelolaan usahanya (Pinasti, 2001; Rudiantoro dan Siregar, 2011; dan Suhairi, et.al., 2004). Masih banyak UMKM yang menggunakan pencatatan secara tradisional tanpa memperhatikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Latar belakang pendidikan yang tidak memahami akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan akuntansi, serta tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan akuntan atau membeli software akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi, semakin menghambat kesempatan dna kemampuan UMKM untuk menyelenggarakan akuntansi yang baik (Rudiantoro dan Sylvia, 2012).

Dari berbagai aspek ini, maka PKN STAN dapat menangkap peluang yang mungkin dapat digarap sebagai perguruan tinggi yang memiliki bentuk BLU. Untuk sebuah perusahaan besar dan go public, penggunaan jasa akuntan perusahaan, penggunaan konsultan pajak, dan penggunaan akuntan publik, tidak menjadi masalah karena hal itu telah dianggarkan dalam anggaran perseroan. Hal ini menjadi masalah ketika perusahaan kecil dituntut untuk tetap menjalankan kegiatan akuntansi dan perpajakannya secara tertib dan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku umum, sementara kondisi perusahaan yang termasuk dalam kelas UMKM ini memiliki keterbatasan sumber daya: dana dan manusia. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh ketika menerapkan kedua hal ini, akuntansi dan perpajakan, sangatlah penting. Maka dari itu, kehadiran PKN STAN dalam memberikan bimbingan teknis kepada UMKM sangat diperlukan, tentu dengan tarif yang lebih dapat diterima oleh perusahaan sekelas UMKM. Dengna visi yang diusing oleh PKN STAN “menjadi Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia yang menghasilkan pengelola keuangan negara bereputasi internasional”, hendaknya diawali dari hal-hal yang kecil seperti pembinaan teknis UMKM, agar setidaknya apa yang telah diajarkan dalam materi kuliah dapat diserap secara baik oleh masyarakat secara riil, dalam hal ini UMKM. Dengan kualitas sumber daya ynag mumpuni, dan harga yang bersaing, tentu akan menjadikan peluang ini sebagai unit yang kompetitif, sekaligus berfungsi sebagai pengabdian masyarakat.

Fungsi pengabdian masyarakat, sebagai gambaran dari karakter tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan, merupakan salah satu karakteristik yang harus ditegaskan dalam misi organisasi. Fred R. David (2009) menggambarkan pengabdian masyarakat sebagai salah satu karakteristik misi, dalam bentuk tanggung jawab lingkungan dan masyarakat. Fungsi ini telah tertuang dalam misi PKN STAN, “menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berkualitas tinggi dalam rangka penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang pengelolaan keuangan negara”. Perguruan tinggi lain juga tidak terlepas dari misi pengabdian masyarakat, yang tercantum dalam misi dan/atau tujuannya, baik secara implisit mapupun eksplisit. UGM mengusung misi pengabdian masyarakat dengan misinya, “Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.” Demikian pula Universitas Indonesia, yang mengusung misi, “Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global,” yang lebih lanjut dijabarkan dalam tujuan, “Peran serta aktif sivitas akademika dalam pembangunan dan pengabdian masyarakat.” Demikian pula UNDIP dan ITB, yang penulis amati, juga memiliki misi terkait dengan pengabdian masyarakat.

Kesamaan misi dalam mengusung pengabdian masyarakat, merupakan semangat tersendiri bagi PKN STAN untuk menjadi PKN STAN-Sentra Akuntansi dan Pajak UMKM. Dengan bentuk Badan Layanan Umum dan telah disesuaikan kelembagaannya secara akademis dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PKN STAN dapat menyelenggarakan kegiatan vokasi dengan kemandirian pengelolaan keuangan, tetapi tetap tidak diperkenankan untuk memupuk laba sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan PSAK 45, hal inilah yang termasuk dalam pengertian entitas nirlaba. Kemudian, dengan bentuk BLU, PKN STAN sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005, dapat menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan a) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; b) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau c) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Kategori:Journal, STAN
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: