Beranda > My Tax's Article > PBB dan BPHTB bukan lagi Pajak Pusat

PBB dan BPHTB bukan lagi Pajak Pusat

PBB jadi pajak daerahKemarin saya iseng-iseng nyari peraturan pajak yang terbaru di ortax. Eh, ternyata ada Undang-Undang tentang PDRD yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Saya sempat terkejut ketika membaca pada pasal 77 dst. Kini PBB (Pajak Buni bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan hak atas Tanah Bangunan) telah beralih pemungutanya kepada Pemerintah Daerah.

Apakah dengan berubahnya PBB dan BPHTB ke dalam PDRD (Pajak daerah dan retribusi daerah) akan mengurangi penerimaan pajak pusat dan memberikan wewenang yang berlebihan kepada Pemerintah derah? Dan apakah pemungutannya tetap dilakukan oleh KPP padahal KPP adalah perpanjangan tangan dari DJP yang hanya bertugas melakukan penarikan pajak pusat.

Bila sudah masuk di PDRD, maka akan menjadi kewenangan daerah, shg yg melakukan penarikan dan pengelolaannya adalah pemkab/pemkot. Yang “dikhawatirkan” adalah dari proses pembuatan perda hingga pelaksanaannya, yg mungkin akan terjadi pergeseran karena legislatif di daerah yg kurang paham dan ada kemungkinan di tiap-tiap daerah interpretasinya jadi berbeda, lebih-lebih bila hanya utk “KEJAR SETORAN”.

Setelah saya telusuri lebih lanjut, ternyata dulu PBB diperuntukkan sebagai penghasilan daerah hanya saja dulu pusat yang memungut…..dan kemudian dialokasikan kembali ke daerah…. Hal ini terbukti dengan adanya PBB dan BPHTB sebagai pajak bagi hasil pemsat dan pemda dengan proporsi yng telah ditentukan.

Yang penting adalah Yakinlah! pajak kedepan lebih akuntabel dan transparan tuh lihat penerimaan pajak th ini lebih 600 trilyun, juga semakin baiknya pengelolaan pajak, makanya dalam UU no. 34 th 2000 pengertian pajak daerah dapat diartikan otonom dalam satu kesatuan negara RI.

  1. danoyo
    4 April 2010 pukul 1:32 pm

    Berdasarkan yang baru saya pelajari setahu saya PBB tu kan dialokasikan ke daerah juga dengan sistem bagi hasil dengan presentase tertentu…
    hehe

  2. qodri
    17 Mei 2010 pukul 9:15 pm

    berdasarkan info dari yg akan buat peraturan…pbb dari sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, akan masuk pajak pusat.

  3. himeichii
    19 Mei 2010 pukul 8:36 am

    mas… cari” info tentang peraturan pajak yang baru dimana ya yang banyak?? terutama tentang BPHTB..
    saya lagi cari bahan buat skripsi saya.
    makasih banyak sebelumnya..

  4. 20 Mei 2010 pukul 9:21 am
  5. 20 Mei 2010 pukul 9:28 am

    qodri :

    berdasarkan info dari yg akan buat peraturan…pbb dari sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, akan masuk pajak pusat.

    lihat dulu di ketentuan pasal Undang-Undang PDRD-nya, apakah pemerintah pusat diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan PBB dari sektor-sektor Anda tadi melalui Peraturan Pemerintah ataukah tidak, atau pemerintah daerah memberikan kepercayaan secara hukum berdasarkan pasal di UU PDRD kepada pemsat secara langsung?

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: