Beranda > My Tax's Article > WP Lebih Leluasa dalam Menyampaikan SPT

WP Lebih Leluasa dalam Menyampaikan SPT

Kebetulan saya telah sedikit belajar mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sejak saya masih tingkat 1 di kampus STAN ini. Berdasarkan Undang-Undang PPh yang lama yaitu UU Nomor 17 tahun 2000, Wajib Pajak hanya diberi kesempatan sampai dengan tiga bulan sejak berakhirnya tahun pajak, untuk memberesi masalah pelaporan SPT Tahunannya, dan batas waktu pembayaran 6 hari sebelum batas waktu pelaporan tersebut (25 Maret), baik untuk OP (Oramg Pribadi) maupun Badan. Tak nampak adanya perbedaan waktu di antara kedua jenis WP ini, padahal secara beban kerja, WP Badan justru lebih berat karena paling tidak aset dan peredaran yang diurusinya terlampau banyak, dan adanya kewajiban pembukuan.

Rupa-rupanya Direktorat Jenderal Pajak nampaknya menyikapi hal itu tadi agar lebih memperhatikan hak dan kondisi Wajib Pajaknya. Terbukti dengan diberlakukannya UU PPh yang baru yaitu UU Nomor 36 tahun 2008, terhitung sejak Tahun Pajak 2009, batas waktu pelaporan SPT Tahunan telah berubah untuk WP badannya saja tapi, yaitu menjadi akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan batas pembayarannya bukan tanggal 25 Maret lagi, tapi dibatasi hingga sebelum pelaporan dilakukan. Tentunya batas waktu pembayaran ini lebih logis dan dapat diterima karena memberikan kesempatan kepada WP untuk melakukan perhitungan yang tepat atas jumlah yang dibayarkan agar singkron dengan yang akan dilaporkan nantinya pada SPT Tahunan sehingga akan dapat memperkecil timbulnya Surat Tagihan Pajak yang terbit karena penelitian kekurangan pembayaran (yang dibayarkan lebih kecil dari yang dilaporkan). Bagaimana dengan UU PPh yang lama? Dengan adanya ketentuan pasal 9 bahwa pembayaran harus dilakukan tanggal 25 maret setelah berakhirnya tahun pajak, maka kemungkinan buruk yang akan menimpa WP dapat terjadi seperti terbit STP beserta bunga kurang bayarnya karena memang jika WP pada tanggal 25 Maret belum siap perhitungan untuk pelaporan pajaknya, maka jumlah yang ia bayarkan pun menjadi belum fix dengan apa yamg akan dilaporkan nantinya.

Demikian pula masalah beban kerja yang lebih berat pada WP badan, tentu WP Badan perlu diberikan waktu yang lebih lama agar dapat melaporkan kewajiban SPT Tahunannya dengan benar. Saya kira DJP telah mempertimbangkannya pada UU PPh yang baru dengan memberikan keleluasaan kepada WP badan agar melaporkan SPT Tahunan pada akhir bulan April, dan pembayaran tidak harus dilakukan tanggal 25 Maret. Pembayaran dapat dilakukan kapan saja, yang penting dilakukan sebelum dia melaporkan SPT Tahunannya.

Misalnya:

Bayar tanggal 23 April, Lapor tanggal 24 April === > Boleh

Bayar tanggal 29 April, Lapor tanggal 24 April === > Tidak Boleh

Bayar tanggal 29 April, Lapor tanggal 30 April === > Boleh

Dengan adanya kesempatan ini, hendaknya Wajib Pajak dapat lebih semangat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memiliki kepercayaan yang baik kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kaurang baik giman coba, udah minta dilebihin waktunya, sudah dilebihin, ya giliran WP nya lah, tinggal dapat memanfaatkan kesempatan ini apa tidak, dan jika memang kesempatan ini tidak dimanfaatkan atau dengan kata lain antusiasme WP tidak bertambah, mungkin saja Undang-Undangnya akan berubah lagi seperti dulu.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: