Beranda > My Tax's Article > Wewenang BPK untuk Audit Pajak

Wewenang BPK untuk Audit Pajak

Wah, yang benar saja? Tapi ini nyata, barusan saya tadi melihat di salah satu situs warta di tanah air, bahwa  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberi kewenangan untuk mengaudit pajak di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.


“Kita memberikan kewenangan ke BPK untuk melakukan investigasi meski dalam UU pajak, BPK tidak boleh memeriksa pajak,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah yang juga dari fraksi PKS, saat menghadiri diskusi “Tuntaskan Kasus Skandal Bank Century, Presiden Harus Bertanggungjawab”, di Gallery Cafe TIM, Jakarta, Sabtu (3/4/2010).

Adapun pengauditan tersebut dilakukan menindaklanjuti kasus penyuapan pajak Gayus Tambunan yang saat ini sedang marak dan untuk mengusut “Gayus-Gayus” lainnya.

Dia pun mengungkapkan bila BPK tidak boleh memeriksa pajak dan tidak ada dalam UU Pajak dinilai sebagai suatu kelemahan. Maka dari itu, pihaknya tetap memberi kewenangan khusus untuk mengauditnya.

“Saya pikir itu juga suatu kelemahan. Namun kita tetap memberikan kewenangan khusus ke BPK atau lembaga independen dan lembaga pemerintah yang tidak terkait dengan departemen keuangan,” tegasnya.

Sumber: okezone.com

Sbenarnya, Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki tenaga fungsional pemeriksa pajak yang khusus menangani Wajib pajak yang memang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan perlu dilakukan pemeriksaan. Tenaga fungsional pemeriksa ini telah teruji integritasnya lho.. Memang sih jumlah pemeriksa masih sangat terbatas sehingga jumlahnya masih harus ditambah lagi.

Akan tetapi, tidak sembarangan pemeriksa dapat masuk begitu saja sebagai pemeriksa pajak karena untuk menjadi pemeriksa pajak memerlukan keahlian khusus di samping prosedur auditing secara umum ataupun prosedur auditing keuangan Negara sekalipun karena yang ditangani di sini adalah Wajib Pajak terkait dengan kewajiban perpajakannya, bukan instansi Negara. Mungkin yang dikira orang awam audit pajak itu adalah juga audit atas pegawai pajak.. hihihi. Bukan mas… Anda salah.

Mengenai auditor dari BPK yang diberi wewenang untuk mengaudit pajak, saya justru malah ragu karena mereka kan hanya dibekali ilmu audit keuangan Negara? Tentunya sebelum menjadi seorang pemeriksa pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan perlu diperhatikan bahwa yang diaudit itu kan juga lain antara auditor BPK dan auditor pajak. Pada auditor pajak, yang diaudit adalah Wajib Pajak, sekali lagi Wajib Pajak. Sehingga auditor BPK harus dilakukan penyesuaian jika ingin memasuki ranah auditor pajak.

Akan tetapi, yang terpenting adalah apakah wewenag yang diberikan kepada BPK telah dilakukan secara baik dan benar serta semuana telah lengkap dilakukan? Jika belum, ya lengkapkan dulu lah, jangan masuk ke auditor Dirjen Pajak karena auditor pajak pada Dirjen Pajak sudah ada. Kalau memang terpaksa harus diberikan wewenang itu, maka wewenang BPK pun menjadi semakin luas, bahkan dapat dikatakan “terlalu luas”. Cukuplah bagi BPK untuk mengaudit instansi DJP nya saja  tak usah ikut mengaudit Wajib Pajak nya, kasian nanti capek lho..

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: