Beranda > Uncategorized > PP PTK

PP PTK

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PENDIDIKAN KEDINASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 ayat (4)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang PendidikanKedinasan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN KEDINASAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakanoleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintahnonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan danketerampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dancalon pegawai negeri.
2. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjanayang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan denganpersyaratan keahlian khusus.
3. Satuan pendidikan kedinasan adalah satuan pendidikan yangmenyelenggarakan pendidikan profesi di lingkungan kerja Kementerian,kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yangbersangkutan dan/atau satuan pendidikan lainnya di luar lingkungankerja kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yangbersangkutan, baik pada jalur pendidikan formal maupun pada jalurpendidikan nonformal.
4. Peserta didik pendidikan kedinasan adalah pegawai negeri dan calonpegawai negeri yang diberi tugas atau izin oleh Kementerian,kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yangbersangkutan untuk mengikuti pendidikan kedinasan.
5. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Kementerian lain adalah kementerian yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan kedinasan.
8. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disebut LPNKadalah lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakanpendidikan kedinasan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
10. Menteri lain adalah menteri yang diberi kewenangan oleh Menteri dalam menyelenggarakan pendidikan kedinasan.
BAB II
FUNGSI DAN KARAKTERISTIK
Pasal 2
Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilanpegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerianlain, atau LPNK dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya dalamrangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
Pasal 3
(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang bertujuanmeningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam bidangkeahlian tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan tugaspada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK tempat mereka bekerja.
(2) Pendidikan kedinasan berorientasi pada kepentingan pelayananmasyarakat dan kebutuhan profesi tertentu dari Kementerian, kementerianlain, atau LPNK.
(3) Kemampuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan standar kompetensi lulusan pendidikan kedinasan yangdisesuaikan dengan standar nasional pendidikan dengan mempertimbangkanperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN
Pasal 4
(1) Program pendidikan kedinasan hanya menerima peserta didik pegawai negeri dan calon pegawai negeri.
(2) Pegawai negeri dan calon pegawai negeri sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berasal dari Kementerian, kementerian lain, atau LPNKpenyelenggara program pendidikan kedinasan.
Pasal 5
(1) Program pendidikan kedinasan yang merupakan program pendidikanprofesi setelah program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dapatdiselenggarakan di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan yang adapada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait, baik pada jalurpendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal.
(2) Pendidikan kedinasan pada jalur pendidikan formal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan beban belajar 36 (tigapuluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semestersetelah program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pendidikan kedinasan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan beban belajar setara 36(tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semestersetelah program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang dapatdilakukan dalam bentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, atau bentuklain yang sejenis.
(4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)dihitung dari beban belajar kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur,dan kegiatan mandiri yang sebagian dari beban belajar itu dapatdiperoleh dari hasil penilaian belajar melalui pengalaman ataupengumpulan kredit dari satuan pendidikan lain yang diatur lebih lanjutdengan Peraturan Menteri.
(5) Penyelenggaraan pendidikan kedinasan dengan beban belajar di luarketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebihlanjut dengan Peraturan Menteri.
(6) Penjurusan pada pendidikan kedinasan dilaksanakan dalam bentukprogram spesialisasi yang ditetapkan oleh Kementerian, kementerianlain, atau LPNK terkait.
(7) Program studi pada pendidikan kedinasan dikembangkan denganmemperhatikan tujuan program studi yang akan dicapai, kompetensilulusan peserta didik yang diharapkan, kontribusi terhadap pembangunannasional, kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat, dan keunggulanpendidikan kedinasan tersebut.
(8) Penataan dan pengembangan program studi dilakukan oleh Kementerian,kementerian lain, atau LPNK yang bersangkutan setelah mendapat masukandari asosiasi profesi, dunia kerja/industri terkait, dan masyarakat.
(9) Penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) danayat (7) disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 6
(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan kedinasanditetapkan oleh satuan pendidikan kedinasan dengan melibatkan asosiasiprofesi dengan mengacu pada standar isi dan berlaku secara nasional.
(2) Kurikulum pendidikan kedinasan dikembangkan oleh satuan pendidikankedinasan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsiKementerian, kementerian lain, atau LPNK.
(3) Standar kompetensi lulusan pendidikan kedinasan dikembangkan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan dapat diperkaya sesuai dengan kebutuhan.
(4) Standar Nasional Pendidikan untuk pendidikan kedinasan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum,tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
Pasal 7
(1) Sertifikat pendidikan kedinasan berbentuk sertifikat kompetensi.
(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikankepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap penguasaan kompetensibidang keahlian tertentu oleh satuan pendidikan kedinasan yangterakreditasi atau lembaga sertifikasi profesi.
BAB IV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 8
(1) Pendidik pada satuan pendidikan kedinasan terdiri atas dosen dan instruktur/widyaiswara.
(2) Pendidik pada satuan pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah seseorang yang karena pendidikan dan/atau keahliannyadiangkat oleh Kementerian, kementerian lain, LPNK terkait, dan/atauoleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan kedinasan dengantugas utama mengajar dan/atau melatih peserta didik pada programpendidikan kedinasan yang bersangkutan.
Pasal 9
(1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan kedinasan terdiri atas tenaga penunjang akademik dan pengelola satuan pendidikan.
(2) Tenaga penunjang akademik pada pendidikan kedinasan adalahseseorang yang karena pendidikan dan/atau keahliannya diangkat olehKementerian, kementerian lain, LPNK terkait, dan/atau oleh satuanpendidikan atau penyelenggara pendidikan kedinasan untuk membantupenyelenggaraan pendidikan kedinasan yang bersangkutan.
(3) Tenaga penunjang akademik sekurang-kurangnya terdiri atas peneliti,pengembang di bidang pendidikan kedinasan, pustakawan, pranatakomputer, laboran, dan teknisi sumber belajar.
(4) Pengelola satuan pendidikan terdiri atas pimpinan lembaga, pembantupimpinan, dan unsur penunjang pengelolaan satuan pendidikan.
BAB V
PESERTA DIDIK
Pasal 10
Syarat bagi peserta didik pendidikan kedinasan:
a. pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK;
b. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau yang setara; dan
c. memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik pendidikan kedinasansebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan kedinasan.
Pasal 11
(1) Peserta didik pendidikan kedinasan memiliki hak:
a. memperoleh biaya pendidikan kedinasan sesuai dengan keahlian tertentu yang diikutinya;
b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran;
c. mendapat bimbingan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelesaian studinya; dan
d. memperoleh layanan informasi mengenai program pendidikan yang diikutinya serta hasil belajarnya.
(2) Peserta didik pendidikan kedinasan berkewajiban:
a. mematuhi peraturan/ketentuan pada satuan pendidikan;
b. menjaga kewibawaan dan nama baik penyelenggara pendidikan kedinasan,Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait, dan satuan pendidikankedinasan yang bersangkutan; dan
c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban peserta didiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur olehpenyelenggara pendidikan kedinasan yang bersangkutan.
BAB VI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 12
(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yangberasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada penyelenggarapendidikan kedinasan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yangbukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur olehpenyelenggara pendidikan kedinasan.
BAB VII
PENDANAAN
Pasal 13
(1) Pendanaan pendidikan kedinasan bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan dana pendidikan kedinasan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
(1) Otonomi satuan pendidikan kedinasan di bidang keuangan mencakupi kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana.
(2) Pengelolaan dana pendidikan kedinasan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
(3) Pengelolaan keuangan pendidikan kedinasan yang berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperiksa oleh aparat pengawasanfungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.
Pasal 15
Rencana anggaran pendapatan dan belanja pendidikan kedinasan diusulkanoleh pimpinan satuan pendidikan kedinasan melalui Menteri, menterilain, atau pimpinan LPNK kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadianggaran pendidikan kedinasan.
BAB VIII
PENDIRIAN
Pasal 16
(1) Pendirian pendidikan kedinasan oleh Kementerian, kementerian lain,atau LPNK didasarkan pada kebutuhan akan keahlian tertentu untukmeningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian,kementerian lain, atau LPNK terkait.
(2) Pendirian pendidikan kedinasan didasarkan atas usulan tertulis dariKementerian, kementerian lain, atau LPNK kepada Menteri yang meliputi:
a. hasil kajian kebutuhan Kementerian, kementerian lain, atau LPNKdalam bidang keahlian tertentu sehingga membutuhkan pendidikankedinasan;
b. hasil kajian kebutuhan Kementerian, kementerian lain, atau LPNKsebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi oleh perguruantinggi umum;
c. proyeksi jumlah dan kualifikasi pendidikan serta status kepegawaiancalon peserta didik yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan kedinasan;
d. standar kompetensi, uji kompetensi, dan sertifikat kompetensi yang akan dipakai dalam pendidikan kedinasan tersebut;
e. satuan pendidikan dan sumber-sumber belajar pelaksana yangdibutuhkan, baik yang berada di lingkungan Kementerian, kementerianlain, atau LPNK terkait maupun yang berada di luar Kementerian,kementerian lain, atau LPNK; dan
f. rancangan anggaran dasar.
Pasal 17
(1) Syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan kedinasan paling sedikit memiliki:
a. kurikulum;
b. pendidik dan tenaga kependidikan;
c. sarana dan prasarana pendidikan;
d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik
berikutnya;
e. sistem evaluasi dan sertifikasi;
f. sistem manajemen dan proses pendidikan;
g. kekhususan pendidikan kedinasan; dan
h. dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kedinasan.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Persetujuan pendirian pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 18
Pendirian satuan pendidikan kedinasan berlaku untuk jangka waktutertentu sesuai dengan proyeksi tenaga ahli dalam bidang keahliantertentu yang dibutuhkan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK.
BAB IX
EVALUASI DAN AKREDITASI
Pasal 19
(1) Evaluasi pendidikan kedinasan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas.
(2) Evaluasi pendidikan kedinasan dilakukan terhadap peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan.
(3) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan kedinasan.
(4) Evaluasi terhadap satuan pendidikan dan program pendidikankedinasan dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan olehMenteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi danpenentuan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaturdengan Peraturan Menteri.
Pasal 20
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau satuan pendidikan.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk pendidikankedinasan formal dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal(BANPNF) untuk pendidikan kedinasan nonformal.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukanoleh lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.
BAB X
PENGAWASAN
Pasal 21
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasanterhadap pendidikan kedinasan dengan prinsip transparansi danakuntabilitas publik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untukmenjamin mutu pendidikan kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.
BAB XI
KERJA SAMA
Pasal 22
(1) Satuan pendidikan kedinasan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
(3) Kerja sama dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
a. program kembaran;
b. program pengumpulan kredit dan pengalihan kredit;
c. tukar-menukar pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
d. pemanfaatan berbagai sumber daya;
e. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
f. penelitian dan pengembangan;
g. penyelenggaraan seminar;
h. program pendidikan pesanan; dan/atau
i. bentuk lain yang dianggap perlu.
(4) Kerja sama dalam bidang nonakademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
a. kontrak manajemen;
b. pendayagunaan aset;
c. usaha penggalangan dana;
d. pembagian uang jasa dan royalti hak kekayaan intelektual/paten; dan/atau
e. bentuk lain yang dianggap perlu.
BAB XII
SANKSI
Pasal 23
Penyelenggara pendidikan kedinasan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberi sanksi administratif berupateguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin penyelenggaraanpendidikan kedinasan.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
(1) Satuan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan berdasarkanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasionalwajib diubah dengan memilih salah satu alternatif sebagai berikut:
a. Untuk pendidikan kedinasan yang peserta didiknya pegawai negeri dancalon pegawai negeri, baik pusat maupun daerah, tersedia 4 (empat)alternatif penyesuaian:
1) pendidikan kedinasan yang bersangkutan dijadikan pendidikan danpelatihan pegawai yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerianlain, atau LPNK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, untuk memenuhi kebutuhan akan keterampilan pegawai;
2) pendidikan kedinasan yang bersangkutan dipertahankan tetap menjadipendidikan kedinasan yang memenuhi semua persyaratan yang diatur dalamPeraturan Pemerintah ini, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikanprofesi, spesialis, dan keahlian khusus lainnya;
3) pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialihstatuskan menjadi badanhukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutansebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangkukepentingan, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah,pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan tinggi akademik;
4) pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialihstatuskan menjadi badanhukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutansebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangkukepentingan, untuk memenuhi sekaligus semua kebutuhan sebagaimanadimaksud pada huruf a angka 1), angka 2), dan angka 3).
b. Untuk pendidikan kedinasan yang peserta didiknya bukan pegawainegeri dan bukan calon pegawai negeri, tersedia 3 (tiga) alternatifpenyesuaian:
1) pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialihstatuskan menjadi badanhukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutansebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangkukepentingan, untuk memenuhi kebutuhan sektoral yang berkelanjutan danmemerlukan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerianlain atau LPNK yang bersangkutan;
2) pendidikan kedinasan yang bersangkutan diintegrasikan denganperguruan tinggi negeri tertentu dan setelah integrasi diadakan kerjasama dengan kemasan khusus untuk memenuhi kebutuhan sektoral yangbersifat temporer dan memerlukan pengawasan dan penjaminan mutu yangketat dari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan;
3) pendidikan kedinasan yang bersangkutan diintegrasikan denganperguruan tinggi negeri tertentu atau diserahkan kepada pemerintahdaerah jika kebutuhan akan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketatdari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan rendah.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai palinglambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Pasal 25
Semua peraturan perundang-undangan yang telah ada pada saat PeraturanPemerintah ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanPemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 19
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PENDIDIKAN KEDINASAN
I. UMUM
Pendidikan kedinasan sebagai pendidikan setelah program sarjana atauyang setara memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikannasional, terutama dalam rangka mengembangkan potensi para pegawainegeri dan calon pegawai negeri untuk meningkatkan kemampuan danketerampilan pelaksanaan tugas kedinasannya. Pendidikan kedinasanadalah pendidikan profesi yang mempersiapkan peserta didik untukmemiliki atau meningkatkan kemampuan pekerjaannya dengan persyaratankeahlian khusus.
Pendidikan kedinasan diselenggarakan apabila kebutuhan dan/ataukeahlian khusus tersebut di atas tidak dapat dipenuhi oleh perguruantinggi umum.
Agar pendidikan kedinasan dapat terselenggara secara menyeluruh yangmeliputi aspek kedinasan sesuai dengan tuntutan instansi pemerintahyang sangat berdiversifikasi kompetensinya, pendidikan kedinasandituntut memiliki fleksibilitas yang tinggi dari sisipenyelenggaraannya. Oleh karena itu, program pendidikan kedinasan dapatberupa program utuh pendidikan formal dari suatu satuan pendidikankedinasan, atau program gabungan pendidikan formal dan nonformalsebagai bagian dari pendidikan kedinasan berdasarkan kompetensikemampuan pelaksanaan tugas yang dituntut.
Pendidikan kedinasan dapat merupakan program pendidikan keahliantertentu yang terdiri atas kumpulan standar kompetensi yang beragam,yang dapat berasal dari satuan pendidikan yang berada pada Kementerian,kementerian lain, LPNK terkait, atau satuan pendidikan di luarkementerian lain atau LPNK terkait, baik pada jalur pendidikan formalmaupun jalur pendidikan nonformal sepanjang memiliki kontribusiterhadap penerapan profesi kedinasan di lingkungan kerja. Untukmengemas program-program pendidikan dimaksud dengan kompetensi yangdibutuhkan, berbagai kompetensi dapat berasal dari, antara lain,perguruan tinggi yang menawarkan program yang dibutuhkan, kursusbahasa, kursus manajemen dan/atau pendidikan dan latihan keahliankhusus yang dibutuhkan dalam pendidikan kedinasan. Kompetensi yangdibutuhkan dapat berupa satuansatuan program lepas yang membentukentitas program keahlian tertentu, atau paket program yang disusun didalam satuan pendidikan kedinasan di dalam Kementerian, kementerianlain, atau LPNK terkait atau bekerja sama dengan satuan-satuanpendidikan lain di luar kementerian lain atau LPNK tersebut.
Dengan bervariasinya jenis tugas dan keahlian khusus yang ada padaberbagai lapangan pekerjaan para pegawai negeri, pada dasarnyaperkembangan jenis dan tingkat kompetensi pendidikan kedinasan yangdituntut memiliki karakteristik yang sangat dinamis. Dari sisi keluasantugas pegawai negeri dalam melayani kebutuhan publik, keragaman jenis,dan tingkat kompetensi pendidikan kedinasan akan dengan cepatmenyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan, mulai dari jenis dantingkat kompetensi yang sangat praktis, sampai yang sangat konseptual.
Karena standar kompetensi dalam pendidikan kedinasan merupakan standarkemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu,yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sertasikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan,program yang ditawarkan dalam pendidikan kedinasan seyogyanya mampumemberikan peluang seluas-luasnya kepada para peserta didik untukmeningkatkan kemampuannya sebagai pegawai negeri.
Jika terdapat keterbatasan kemampuan satuan pendidikan kedinasan didalam memberikan kemampuan yang memadai untuk meningkatkan pelaksanaantugas aparatur negara, kurikulum pendidikan kedinasan dimungkinkanuntuk dikembangkan sebagai program gabungan yang secara luwes mengambilkeahlian yang dibutuhkan dari luar satuan pendidikan kedinasan, asalkanmemiliki kejelasan kompetensi keahlian yang mendukung keterampilandan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan peningkatankualitas pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Dengan demikian, programpendidikan kedinasan yang dikembangkan memungkinkan pengumpulan kreditakademik lintas jenjang pendidikan, bahkan lintas jalur pendidikan,selama program tersebut mampu memberikan batasan kompetensi yang jelasdari sisi kebutuhan peningkatan kinerja aparatur negara.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Pegawai negeri dan calon pegawai negeri dimaksud termasuk di dalamnya aparatur perekonomian negara.
Pasal 3
Ayat (1)
Penyelenggaraan pendidikan kedinasan mencakup pelaksanaan kurikulum danpembelajaran serta evaluasi untuk menghasilkan lulusan sesuai dengantujuan program yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang dibutuhkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Apabila diperlukan, pegawai negeri dan calon pegawai negeri dariKementerian, kementerian lain, dan/atau LPNK yang bukan penyelenggaradapat diterima menjadi peserta didik. Misalnya, pegawai dariKementerian dapat menjadi peserta didik di pendidikan kedinasan bidangkeuangan negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dalamrangka memenuhi kebutuhan Kementerian akan tenaga ahli di bidangkeuangan negara.
Pasal 5
Ayat (1)
Program pendidikan kedinasan dapat berupa program gabungan dariberbagai jenis kompetensi yang dapat berasal dari berbagai satuanpendidikan sesuai dengan tingkat dan jenis keahlian kedinasan yangdituntut. Misalnya, seorang peserta didik pendidikan kedinasan untukprogram tertentu di suatu institut dapat saja mengambil satu atau lebihmata kuliah yang relevan dengan kompetensi program yang dituntut dariuniversitas tertentu, dan/atau mengikuti kursus keahlian pada lembagakursus tertentu yang terakreditasi, misalnya, mengikuti kursus bahasaasing pada tingkat lanjut (advanced level) jika sesuai dengan standarpendidikan kedinasan yang dituntut.
Karena pendidikan kedinasan difokuskan pada peningkatan kemampuan ditempat kerja, jenis keahlian yang dituntut untuk meningkatkan kinerjalembaga tempat mereka bekerja sangat bervariasi dan sangat tergantungpada jenis keahlian yang harus dikuasai.
Dalam hal jenis keahlian untuk meningkatkan kemampuan pegawai negeridan calon pegawai negeri menuntut standar kompetensi yang ada padajenjang sebelum sarjana, peserta didik dimungkinkan menempuh programpendidikan tersebut sebagai suatu kesatuan dengan program kedinasansecara keseluruhan.
Pendidikan kedinasan yang diselenggarakan pada jalur formal merupakanrangkaian kegiatan pendidikan terstruktur yang dapat berupa programutuh yang secara keseluruhan diselenggarakan pada satuan pendidikankedinasan yang bersangkutan, atau berupa program gabungan pendidikanformal dan pendidikan nonformal sebagai implikasi standar kompetensiyang dituntut di dalam program pendidikan kedinasan tertentu.
Kegiatan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat berbentuk,antara lain, kursus pengetahuan atau keahlian khusus tertentu, dan/atauhasil belajar seorang individu melalui pengalaman (experientiallearning assessment).
Pengakuan terhadap program gabungan tersebut dapat dilakukan melaluisistem pengumpulan kredit (credit earning system) yang ditetapkan olehsatuan pendidikan yang terakreditasi.
Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada jalur formal dilaksanakanoleh perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada jalurnonformal dapat dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihanKementerian, kementerian lain, dan/atau LPNK, atau lembaga kursus.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan agar Kementerian, kementerian lain, atau LPNKterkait dapat menyelenggarakan program pendidikan kedinasan denganbeban belajar di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) danayat (3), sesuai dengan kekhasan pendidikan kedinasan Kementerian,kementerian lain, atau LPNK yang bersangkutan berdasarkan kebutuhan danbeban kerjanya.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sertifikat kompetensi dapat dikeluarkan oleh lembaga atau satuanpendidikan di luar penyelenggara pendidikan kedinasan sepanjang materipendidikan atau pelatihan yang diberikan pada lembaga atau satuanpendidikan tersebut merupakan bagian dari entitas program pendidikankedinasan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Pengendalian mutu dirumuskan dalam bentuk standar mutu yang merupakansinergi antara visi pendidikan kedinasan dan kebutuhan pihak-pihak yangberkepentingan.
Ayat (2)
Evaluasi terhadap peserta didik pendidikan kedinasan terdiri atas penilaian hasil belajar dan uji kompetensi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan lembaga mandiri adalah Badan Standar NasionalPendidikan atau lembaga lain yang dibentuk oleh masyarakat atauorganisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Kerja sama oleh pendidikan kedinasan bertujuan meningkatkan mutuakademik dan meningkatkan pembinaan pelaksanaan program, memperluaspelayanan publik, serta memperluas jaringan kemitraan untuk kepentinganpendidikan kedinasan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5101

Kategori:Uncategorized Tag:
  1. 26 Mei 2013 pukul 12:09 pm

    Ah, our refrig is on the fritz. It was generating this on again/off over again clicking sound
    from the rear all day long & then it slowly and gradually quit keeping
    stuff cold. Im quite certain it is the compressor, start relay or possibly fan.

    Any one know of a quality (and honest) repair support or possibly handyman that’ll make house calls to the westside of urban center?? We cant bring it anywhere cause the girlfriend & I both drive vehicles. Im fairly sure it just needs a new component.

    I’d dislike to spend money on the new one cause it truly is an absolutely nice
    fridge. Thank you!

  2. 9 Agustus 2013 pukul 8:47 am

    Entertainment brings us to a different world and feeds our
    demand for illusion and an escape from real daily life .
    It is especially true for entertainment which is more public or provided by
    the mass media and entertainment provided by movies , theater , music , and all forms of creative art.

  3. 5 Oktober 2014 pukul 5:45 am

    Currently it seems like Drupal is the preferred blogging platform available right now.
    (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  4. 22 Desember 2014 pukul 12:08 am

    Informative article, totally whbat I was looking for.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: