(Koran TEMPO, 2007)
Ketika di surga dan pertama kali diturunkan ke bumi, Adam hanya berteman Hawa. Tidak ada Maura, Naomi, ataupun Pawestri sebagai pelengkap. Artinya, sejak awal, garis yang ditetapkan untuk hidup berpasangan adalah monogami. Hanya saja, spesies homo sapiens berjenis kelamin laki-laki memang banyak maunya. Kalau melihat lawan jenis yang bikin gemes kok ada rasa ser yang bagaimana begitu. Saya tidak terkecuali. Kalau ada laki-laki yang bilang, “Saya sih beda!”, saya akan bilang, “Ah, beda paling cuma dikit, Bung!”
Perkecualian tentu ada, yaitu para romantik, tapi jumlahnya tak banyak. Ada pepatah lama Cina yang sangat baik dalam menggambarkan parahnya otak laki-laki, “Istri tidak seciamik gundik, gundik tidak seyahud pelacur, pelacur tidak sedahsyat pasangan selingkuh….”
Meskipun begitu, buru-buru mesti saya susulkan bahwa otak ngeres tidak otomatis berbuah eksekusi. Soalnya, ada dua golongan besar laki-laki: konseptor dan eksekutor. Yang pertama itu bisanya cuma membatin tok. Alasannya bisa macam-macam, kadar iman sedang naik, takut istri, tak punya dana, atau lebih senang berfantasi, dan sebagainya. Selanjutnya, golongan kedua adalah tipe-tipe yang “konsekuen”, punya mau ya harus terlaksana, bisa dengan pelesir, selingkuh, atau yang kini sedang jadi topik hangat, poligami—lebih tepatnya poligini.
Persoalan mana yang lebih berat timbangannya, berpulang ke masing-masing orang. Apakah menyakiti perasaan pasangan hidup dengan berpoligami lebih ringan kesalahannya ketimbang melakukan hubungan seks di luar nikah tetapi pasangan tidak tahu? Bukan kapasitas saya untuk menjawabnya.
Tentu, saya percaya ada yang melakukan poligini bukan karena dorongan syahwat, tapi itu terbatas pada Nabi Muhammad SAW dan sebagian kecil orang pilihan. Yang lain, ya tak jauh-jauh dari dorongan birahi. Sama-sama menyantuni, jelas laki-laki kebanyakan memilih yang lebih segar dan montok ketimbang pasangan awal. Mosok mau rugi?
Praktek poligini terjadi hampir di semua budaya: Cina, India, Ibrani, Arab, Maya, maupun Eropa. Pelakunya juga tidak terbatas pada penganut Islam. Salah satu sekte Kristen Mormon juga melakukannya, misalnya, sekalipun perkawinan-perkawinan mereka sifatnya di bawah tangan karena bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Poligini juga dilakukan pemeluk Hindu dan Buddha.
Poliandri lebih kurang lazim, tetapi bukannya tidak ada, bahkan sampai sekarang. Suku-suku nomadik Tibet secara tradisional masih mempraktekkan poliandiri di mana dua bersaudara beristrikan seorang wanita, tujuannya untuk membatasi bertambahnya populasi karena minimnya sumber pangan.
Tidak ada tanggal tepat kapan mulai berlakunya praktek poligini—yang untuk seterusnya akan saya sebut poligami. Pastinya sudah lama sekali, karena dalam kisah-kisah lama disebutkan bagaimana para kaisar, bangsawan, hartawan, atau pemuka agama beristri lebih dari satu. Kadang-kadang jumlah para wanita dalam sebuah harem fantastis sekali. Boleh jadi, si pemilik harem tiap hari menyambangi rakyatnya sembari berkata, “Doakan saya kuat, ya.”
Secara pribadi, saya menganggap poligami berada di wilayah antara ruang pribadi dan publik. Poligami menjadi persoalan pribadi ketika para pelakunya menjalaninya dengan sukarela. Bagaimana mengukur kerelaan, juga kebahagiaan, saya tidak tahu. Tetapi, sepanjang tidak ada hukum positif yang dilanggar, poligami adalah pilihan. Soalnya, susah menilai kalau ukurannya bukan hukum positif. Dengan berat hati, saya mesti bilang, banyak pijakan yang dimajukan penolak poligami sebetulnya bisa juga digunakan pendukung poligami. Tentang keadilan, misalnya. Dalam kasus ekstrem, seorang laki-laki yang beristri dua bisa saja membagi uangnya dalam jumlah sama besar, waktunya sama persis, tiga hari di istri pertama, tiga hari di istri kedua (yang sehari ngaso di losmen), bahkan mereplikasi semua ucapan dan gerakannya dalam berhubungan badan (tidak mungkin, tentu). Namun, yang dirasakan kedua istri bisa sangat berbeda dan salah satu atau mungkin keduanya merasa diperlakukan kurang adil. Sementara, dua istri yang diperlakukan secara berbeda dalam segala hal bisa saja sama-sama marem alias puas.
Oleh sebab itu, sepanjang tidak ada hukum positif yang dilanggar, saya menolak jika poligami dikriminalisasi, sebagaimana halnya saya menolak aparat hukum memboroskan uang negara dengan merazia hotel-hotel nggropyoki pasangan bukan suami istri. Dua hal ini bagi saya sama-sama berada dalam wilayah pribadi.
Poligami menjadi wilayah publik ketika ada hukum positif yang dilanggar: pelanggaran undang-undang, penelantaran anak dan istri, penipuan, serta korupsi uang negara (jika pelakunya aparat pemerintahan).
Pajak
Saya punya sedikit ganjalan terhadap peraturan lama yang ada. Dalam UU Perkawinan, salah satu klausul yang membolehkan laki-laki menikah lagi adalah ketika istrinya sedang sakit. Menurut saya, seorang suami semestinya justru dilarang menikah lagi ketika istrinya sakit berat. Masa istri sakit ditinggal? Tidak manusiawi. Keterlaluan kalau pemerintah malah membolehkannya.
Meskipun begitu, saya menganggap pemerintah sudah bergerak ke arah yang tepat dalam persoalan poligami. Sudah Islami malah, karena semangatnya adalah membatasi dan menertibkan.
Dalam semangat membatasi itu, inilah usul baru saya: pajak poligami. Para pelaku poligami sering berargumen bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk tindak penyantunan. Kalau bisa menyantuni, berarti punya harta berlebih. Karena apa yang mereka lakukan adalah sebuah “privelese”, tak semua orang bisa dari segi materi, perkawinan kedua dan seterusnya layak dipajaki.
Bagaimana penetapannya? Saya cenderung menyamakannya dengan pajak barang mewah. Saya tidak bermaksud menyamakan kaum perempuan dengan barang lho. Tetapi begini, kalau perkawinan kedua atau seterusnya dari seorang laki-laki betul-betul memenuhi persyaratan hukum yang ada, ia mesti sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang ia terima adalah kemewahan luar biasa. Sedikit keminggris, great deal of luxury. Kurang mewah apa laki-laki yang dapat izin untuk menikah lagi dari istri pertamanya? Kalau ia tidak menganggapnya begitu, sialan bener.
Pajak ini juga harus eksponensial. Jadi kalau untuk perkawinan kedua pajaknya Rp x, untuk perkawinan ketiga Rp x2 , dan yang keempat Rp x3. Tentu akan muncul suara, kalau begitu poligami untuk orang mampu saja, dong. Jelas, kan memang begitu aturannya. Orang miskin memang dilarang keras berpoligami. Meminjam kata-kata dalam dagelan lama: mosok kawin mau mencetak kere?
Tentu, peraturan ini bila diterapkan, perlu persyaratan yang tidak enteng. Pertama adalah kesiapan pemerintah sendiri. Yang mutlak adalah data akurat kependudukan. Sudah saatnya semua KTP dilengkapi dengan semacam “nomor jaminan sosial.” Memiliki KTP ganda diancam hukuman berat. Dengan data semacam ini, para peminat poligami tidak akan mudah lagi main kucing-kucingan. Mau mengaku bujangan, penghulunya tinggal mengecek di komputer benar tidaknya. Katakanlah sudah dapat izin dari istri pertama, petugas tinggal mengecek data kekayaan si peminat. Kalau tak memenuhi syarat, silakan mundur. Mau kawin untuk ketiga kalinya, petugas tinggal memeriksa apakah pajak untuk perkawinan kedua sudah dipenuhi atau belum, apakah anak-anak dari perkawinan sebelumnya terurus apa tidak. Tentu saja, data akan percuma jika mental petugasnya masih sama seperti sekarang. Oleh sebab itu, petugas yang melanggar layak dijatuhi hukuman berat.
Penipuan dalam kehidupan berumah tangga juga akan bisa digagalkan. Para bajul darat yang hobi menikah lagi untuk menguras kekayaan istri barunya pasti langsung ciut nyalinya jika petugas punya data akurat tentang dirinya.
Dengan adanya penerapan pajak poligami, semua untung. Pemerintah dapat pemasukan tambahan. Pajak ini peruntukannya bisa dikhususkan bagi anak yatim dan janda-janda yang tidak mampu (yang tidak dilirik oleh peminat poligami). Sementara, peminat poligami mendapatkan sarana sah untuk mewujudkan keinginannya. Peminat poligami tidak bisa lagi bilang pemerintah menghalang-halangi hak mereka membentuk keluarga. Mau nikah lagi, silakan, tapi penuhi syarat-syaratnya. Kalau alasan yang dipakai adalah mengikuti sunah Nabi, ya patuhi aturan ini, bukankah kepatuhan terhadap aturan negara yang benar adalah salah satu pilar ajaran agama? Apalagi, beberapa pelaku poligami sering bilang mereka melakukan praktek itu untuk menjadi teladan bagi yang lain. Kalau teladan, tak perlu kucing-kucingan. Tak perlu mengeluh karena harus bayar pajak poligami. Dibandingkan kemewahan mendapat izin dari istri pertama, apa yang mesti dibayarkan jelas tak seberapa. Banyak lelaki yang sudi bertukar tempat. Saya? Wah, saya belum punya Nomor Pokok Wajib Pajak.
puputwaryanto
